Keterangan Foto: Jalan Perbatasan Bogor-Tangerang.
TANGERANG – Ironi kebijakan anggaran di Kabupaten Tangerang memicu kemarahan publik. Di saat ratusan kilometer jalan kabupaten—akses dasar yang menyangkut keselamatan jiwa dan logistik warga—telah viral di media sosial karena kerusakannya yang ekstrem, bahkan dijuluki sebagai “jalan tambang” atau “neraka”,
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang justru mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp 70 Miliar untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Kontradiksi prioritas ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan akuntabilitas dan komitmen kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid terhadap kebutuhan fundamental masyarakat.
Jalan Rusak Parah: ‘Sakit Pinggang Sampai Rumah’.
Keluhan warga atas infrastruktur yang “sangat memprihatinkan” telah membanjiri ruang publik. Pengguna jalan menyebutkan bagaimana motor mogok, sandal putus, bahkan kendaraan “copot kelelep di kobakan” di jalan yang rusak parah.
“Padahal daerah penyangga ibukota, tapi masih ada jalan kaya gini…,” keluh seorang warganet, menyoroti rasa malu kolektif atas infrastruktur daerah kaya raya ini.
Keteranagan Foto: Jalan di Pakuhaji Tangerang
Ironisnya, di saat rakyat berjuang di jalanan lumpur yang merusak kendaraan, proyek mercusuar MPP senilai puluhan miliar menjadi fokus utama. Sentimen publik menguat: pemerintah daerah dicurigai lebih mementingkan citra gedung baru daripada kesejahteraan dasar masyarakat.
BPK Bongkar Borok Infrastruktur: Kerugian Negara Rp 1,89 Miliar
Kontroversi prioritas ini semakin diperparah dengan temuan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Banten. Laporan BPK tahun anggaran 2024 menemukan 33 proyek jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) tidak sesuai kontrak, dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,89 Miliar.
Temuan ini secara langsung membenarkan keluhan warga yang menyoroti kualitas buruk perbaikan jalan, di mana beberapa ruas yang baru selesai diperbaiki setahun sudah rusak lagi. Ini mengindikasikan adanya dua kegagalan besar:
Prioritas yang Keliru: Mengalihkan dana besar ke proyek ‘istana’ pelayanan (MPP) sementara infrastruktur dasar kritis dibiarkan. Gagal Pengawasan: Pemerintah daerah gagal mengawasi puluhan proyek perbaikan jalan yang sudah berjalan, sehingga merugikan negara dan terus menyengsarakan masyarakat.
Pemerintah Bungkam, Publik Menuntut Jawaban
Frustrasi publik juga mengarah langsung pada pimpinan daerah. Komentar sinis yang menyebut “Bupati nya g ada d Tangerang MH pada ddk aja d kantor” mencerminkan kemarahan atas minimnya respons dan ketidakberadaan pejabat di tengah masalah nyata.
Hingga berita ini diturunkan, Senin 20 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang, baik Bupati Moch. Maesyal Rasyid maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai kontradiksi prioritas anggaran ini.
Pertanyaan kritis publik menanti jawaban:
Apakah anggaran Rp 70 Miliar untuk gedung baru memang lebih mendesak daripada keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat di jalan yang viral rusak? Dan langkah apa yang akan diambil terhadap puluhan proyek JIJ yang terbukti merugikan negara senilai Rp 1,89 Miliar?
Pembangunan MPP di tengah krisis jalan adalah ‘Pengkhianatan’ Anggaran terhadap masyarakat Tangerang yang berhak mendapatkan infrastruktur dasar yang layak. (Red)
