JAKARTA — Publik dihebohkan oleh sorotan tajam terkait konsistensi dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Pengusaha asal Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, dilaporkan mendadak muncul dalam agenda resmi kenegaraan dan bebas berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto di ring satu Istana Negara.
Kemunculan sang pengusaha menjadi polemik hangat mengingat status hukumnya yang saat ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Mangkir alasan sakit, tapi bebas beraktivitas.
Kehadiran Anton Timbang di acara formal Istana dinilai sangat janggal dan memicu kegaduhan publik. Pasalnya, sebelum tampil di acara kenegaraan tersebut, dirinya baru saja mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Bareskrim Polri dengan dalih sedang mengalami gangguan kesehatan.
Sikap inkonsisten ini menuai kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat yang mempertanyakan legalitas serta keadilan proses penegakan hukum. Mereduksi proses hukum dengan alasan sakit saat dipanggil penyidik Bareskrim Polri.
Pertemuan resmi kenegaraan berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026 di Istana Negara, Jakarta. Terlihat sehat dan menghadiri agenda VIP kenegaraan bersama Presiden. Berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan kejahatan lingkungan dan hukum di Indonesia.
Terseret kasus penambangan nikel klegal. Perkara yang menjerat Anton Timbang bukanlah perkara ringan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan kejahatan lingkungan berupa penambangan nikel ilegal di kawasan hutan lindung (salah satunya berada di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara).
Perkembangan kasus hukumnya tercatat telah memasuki Tahap I (pelimpahan berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan) per 4 Agustus 2026. Tindakan penambangan tanpa izin di kawasan yang dilindungi tersebut dinilai tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak ekosistem hutan secara masif.
Publik kini menuntut ketegasan dari jajaran penegak hukum khususnya Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih serta segera mengambil langkah hukum yang terukur dan transparan. Kehadiran figur berstatus tersangka di lingkaran tertinggi pemerintahan memicu pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. (*)
