JAKARTA – Tensi politik dan gerakan akar rumput di tanah air kembali berada di titik didih. Kebijakan nasional yang dinilai gagal menyelamatkan daya beli masyarakat kini memicu gelombang perlawanan berlapis dari kelompok mahasiswa.
Tidak tanggung-tanggung, ancaman gerakan berskala masif “Reformasi Jilid II” oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kini dipertegas secara riil oleh aksi turun ke jalan yang dimotori oleh BEM Universitas Indonesia (BEM UI) di jantung ibu kota.
Ultimatum 18 hari BEM SI: “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” Pemerintah kini resmi berada di bawah tekanan waktu. BEM SI secara terbuka melayangkan ultimatum keras berdurasi 18 hari kepada pihak istana. Langkah radikal ini merupakan buntut panjang dari kemarahan mahasiswa dalam aksi masif di depan kantor Bank Indonesia Jawa Tengah yang menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah serta rentetan ambruknya sektor ekonomi domestik.
Jika dalam kurun waktu 18 hari ke depan tidak ada formula konkret dan respons nyata dari pemangku kebijakan, konsolidasi nasional dipastikan pecah.
“Kami mempertimbangkan untuk mengonsolidasikan gerakan yang lebih besar dan menggelar demonstrasi nasional berskala masif dengan tajuk ‘Reformasi Jilid II’,” tulis pernyataan sikap resmi BEM SI.
Hari Ini: BEM UI Kepung Bundaran HI, seret 5 rapor merah kebijakan. Melengkapi tekanan psikologis terhadap kekuasaan, Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum (Athof), bergerak lebih cepat dengan menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran hari ini, Jumat (12/6/2026), di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Gerakan ini dirancang sebagai wadah meleburnya mahasiswa dengan elemen rakyat sipil lintas sektor mulai dari buruh, guru, pedagang, hingga ibu rumah tangga.
“Keadilan tidak datang sendiri. Ia harus dijemput oleh rakyat Indonesia,” tegas Athof secara lugas merespons kondisi sosial-ekonomi dan politik yang dinilai sudah berada di titik kritis.
Berdasarkan dokumen publikasi aksi, mahasiswa membawa lima poin tuntutan krusial yang diposisikan sebagai “rapor merah” mutlak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:
- Hentikan Pemborosan APBN: Menuntut transparansi total dan penghentian alokasi anggaran negara yang dinilai tidak efisien serta bocor.
- Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM: Mendesak stabilitas harga pangan domestik dan penyesuaian tarif BBM yang kian mencekik kelas menengah ke bawah.
- Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih: Meminta penghentian segera terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai bermasalah dalam tata kelola serta urgensinya.
- Hentikan Militerisme di Ranah Sipil: Menolak keras intimidasi, represi, dan pelibatan unsur militer dalam ruang demokrasi serta institusi sipil.
- Desak Presiden Prabowo Subianto Mengakui Kesalahan: Menuntut kepala negara bersikap ksatria, mengakui kegagalan sistemik dari kebijakan yang diambil, dan berhenti mengelak melemparkan dalih.
Menanggapi bola panas yang menggelinding ke arah istana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara di Mabes Polri, Jakarta.
Secara normatif, jenderal bintang empat tersebut menyatakan pihak kepolisian tetap menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Namun, Kapolri memberikan peringatan tegas agar seluruh elemen mahasiswa tetap menjaga kondusivitas.
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Kapolri.
Saat ini, aparat keamanan dari Polda Metro Jaya dilaporkan telah bersiaga penuh di sekitar Bundaran HI. Selain bersiap mengawal aksi, pihak berwenang juga mengantisipasi potensi kemacetan total di urat nadi transportasi Jakarta sebuah dampak yang menurut BEM UI merupakan “pengorbanan kecil” demi menyuarakan penderitaan struktural rakyat yang jauh lebih besar.
Pertaruhan Kursi Kekuasaan
Gerakan simultan antara ultimatum BEM SI dan aksi nyata BEM UI hari ini mengirimkan sinyal bahaya yang jelas ke Istana Negara. Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Apakah dalam 18 hari ke depan akan lahir kebijakan ekonomi strategis yang mampu meredam gejolak ini, atau justru Indonesia akan menjadi saksi sejarah runtuhnya stabilitas politik akibat gelombang demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir? Publik dan sejarah kini sedang menunggu jawaban nyata. *(Red)*
